selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapat adalah dengan pengenaan?.....

Salah satu pendekatan dalam perhitungan PDB atau PDRB adalah pendekatan produksi. Output ekonomi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan setisp sektor kegiatan ekonomi. Di Indonesia kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 9 sektor, yang kemudian dikelompokkan lagi menjdi 3 sektor yang lebih besar.ukuran medernisasi perekonomian dilihat dari struktur produksi, yaitu sektor-sektor mana yang paling memberikan sumbangan besar dalam perekonomian. Umumnya suatu perekonomian dikatakan modern, bila sumbangan manufaktur mencapai 30% output ekonomi. Pada saat ekonomi semakin modern lagi, peranan sektor jasa modern, terutama keuangan, akan bertambah besar.
Menurut BPS DKI Jakara pada tahun 2000-2002 perekonomian DKI Jakarta sangat mengandalkan sektor tersier atau jasa. Data resmi yang dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2001 sekitar 75% lapangan kerja yang tersedia berasal dari kegiatan sektor jasa. Dilihat dari jenis-jenis kegiatannya, sektor tersier amat menuntut tenaga kerja berpendidikan dan atau berketarampilan tinggi. Sedangkan sektor industry juga menuntut tenaga kerja yang berpendidikan menengah keatas. Tidak mengherankan bila pada tahun 2002, yang sekitar 3,5 juta jiwa penduduk yang bekerja di Jakarta, sekitar 55% berbendidikan menengah keatas. Dengan demikian tertutup kesempatan bagi mereka yang tidak mempunyai pendidikan dan keterampilan untuk mencari pekerjaan disektor formal. Jalan satu-satunya adalah mereka terjun ke sektor informal, terutama sebagai pedagang kecil atau pedagang kaki lima.
Struktur produksi dan kesempatan kerja Provinsi DKI Jakarta yang kurang memberi peluang kepada kelompok berpendapatan terendah menyebabkan mereka tidak mampu memperluas dan atau memperkuat akses ke sektor formal. Akibatnya porsi kue (pembagian pendapatan) yang dapat mereka nikmati juga tidak bertambah banyak.
Dari penjelasan diatas dapat dipahami mengapa sulitnya memperbaiki distribusi pendapatan dalam jangka pendek. Salah satu cara mempercepat perbaikan distribusi pendapatan adalah pemerintah melakukan intervensi, misalnya memberikan subsidi bagi orang yang kurang mampu khususnya, untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum.[6] Namun, disisi lain, pemberian subsidi bagi masyarakat miskin juga memenui kendala. Kebanyakan dari masyarakat miskin yang telah mendapatkan subsidi dari pemerintah cenderung menggantungkan kebutuhan sehari-hari mereka pada bantuan yang diberikan pemerintah tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka semakin malas untuk bekerja demi merubah taraf hidup mereka sendiri. Walaupun mereka sendiri menyadari, sebsidi pemerintah tersebut tidak sepenuhnya menjamin kehidupan mereka.
Ada dua sisi yang harus dilihat yakni dampak pengurangan subsidi BBM, serta konpensasi BBM kepada masyarakat miskin baik dalam bentuk barang maupun tunai (BLT). Hasil penelitian LPEM-UI menyebutkan bahwa Kompensasi subsidi hanya akan mendongkrak daya beli masyarakat sebesar 0,6 persen, sementara dampak pencabutan subsidi BBM akan mendorong inflasi sebesar 2,80 – 3,02 persen. Pada kondisi normal saja, inflasi kita hampir 1 persen, bila kita tarik grafik terhadap 2 sisi ini, maka jelas garisnya tidak pernah akan ketemu, bahkan semakin melebar, orang miskin semakin bertambah, karena kemampuan daya beli masyarakat menurun. Untuk itu perlu dicarikan solusi yang tepat dan fokus, subsidi barang maupun orang bukan solusi, karena bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk carity serta sifatnya instan dan temporer tidak akan mendidik masyarakat untuk berusaha. Oleh karena itu Pemerintah perlu melihat permasalahan ini secara holistik dan tersistem bukan parsial-parsial yang justeru akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dan pada akhirnya jadi kompleks, bagaikan benang kusut entah dari mana kita mulai mengurainya.
Sebagai akibat melonjaknya BBM dunia hingga mencapai 120 dolar per barer, mungkin ada benarnya pihak Pemerintah pada akhirnya menaikkan BBM atau pencabutan subsidi BBM yang tentu saja tak mungkin dielakkan lagi. Akan tetapi tidak tepat dilakukan sekarang, masih banyak potensi-potensi yang dapat digali sebagai sumber pendapatan negara, misalnya dibidang perpajakan, atau pemerintah harus berani mengurangi pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sifatnya carity yang justeru membebani negara, dll.[7]
Subsidi pemerintah tersebut bersifat sementara bukan yang paling utama. Yang dapat mengubah nasib seseorang adalah kegigihannya berkerja dan memperbaiki diri. Jadi selain upaya pemerintah, mereka juga harus bersedia mengeluarkan uang untuk investasi meningkatkan guna kualitas diri mereka.[8]
Pada hakikatnya, pola pembagian pendapatan nasional memang memiliki karakteristik, yakni kalau tidak ada camour tangan pemerintah yang akan mengawasi serta mengontrol jalannya perekonomian negara, semua pihak akan berjuang