landasan hukum impeachment di indonesia?

uud 1945
uu no 24 tahun 2003
pasal 2 ayat 1 PMK nomor 21 tahun 2009
pasal 2 ayat 2 PMK no 21 tahun 2009

(1) Undang-Undang Dasar 1945
(2) Undang-Undang No. 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi
(3) Pasal 2 ayat 1 Peraturan
Mahkamah Konstitusi (PMK)
Nomor 21 tahun 2009 tentang
Pedoman Beracara Dalam
Memutus Pendapat DPR Mengenai
Dugaan Pelanggaran Oleh
Presiden dan/ Wakil Presiden,
menjelaskan bahwa pihak yang
memohon putusan MK atas
pendapat DPR adalah DPR yang
diwakili oleh pimpinan DPR yang
dapat menunjuk kuasa
hukumnya. Jadi kesimpulannya
tidak sembarangan anggota DPR
yang bisa mengajukan
permohonan kepada MK.
(4) Pasal 2 ayat 2 PMK No.21
Tahun 2009 dijelaskan tentang
siapa yang menjadi pihak
termohon dalam perkara
Impeachment yaitu adalah
Presiden dan/ atau Wakil
Presiden yang dapat didampingi
dan/atau diwakili oleh kuasa
hukumnya.