Contoh penerapan good governance?

Apa itu Good Governance?

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000, Good Governancemerupakan proses pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip:

Demokrasi;Akuntabilitas;Transparansi;Efisiensi;Efektifitas;Profesionalitas danmendapat dukungan dari masyarakat.

Sedangkan menurut UNDP (United National Development Planning), Good Governancediartikan sebagai praktik dalam penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administrative di semua tingkatan. Dalam konsep menurut UNDP tersebut, ada tiga pilar Good Governanceyang penting, yaitu:

Kesejahteraan rakyat (economic governance).Proses pengambilan keputusan (political governance).Tata laksana pelaksanaan kebijakan (administrative governance) (Prasetijo, 2009).

Sistem Good Govermenancesendiri muncul akibat dari rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan praktik korupsi dan sebagainya, Hal inilah yang mengakibatkan munculnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuannya.

Menurut UNDP, diperlukan adanya pembagian peran yang jelas atau stakeholders di dalam sistem Good Governance yaitu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia telah berhasil dilaksanakan dengan cukup baik di beberapa daerah.

Implementasi di Indonesia

Di Indonesia memeliki beberapa isu mengenai citra buruk pemerintahan ditandai dengan praktik KKN yang tak pernah lepas dari proses perpolitikan bangsa Indonesia, sebagai kelanjutannya muncullah reformasi. Di antara isu reformasi yang diwacanakan oleh para elit politik adalahGood Gavernance. KonsepGood Gavernance secara bertahap menjadi semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, swasta dan masyarakat pada umumnya. Sehingga jadilah ide Good Gavernance menjadi suatu harapan dan konsep yang diusung oleh semua lapisan masyarakat umum di republik ini. Namun yang menjadi pertanyaan kita smua, apakah konsep Good Governance sudah di laksanakan dan dijalankan di negara indonesia ini? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat ditelusuri dari indikator di bawah ini, seandainya indikator di bawah ini sudah terpenuhi dan tercukupi maka dapat dipastikan bahwa good governance sudah terlaksana di indonesia ini. Sebenarnya indikator ini adalah tugas dari domain/lembaga yang pembentuk good governance itu sendiri. Indikator  tersebut antara lain:

a) PemerintahMenciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil.Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.Menyediakan public service yang efektif dan accountable.Menegakkan HAM.Melindungi lingkungan hidup.Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.b) Sektor Swasta (Dunia Usaha)Menjalankan industriMenciptakan lapangan kerjaMenyediakan insentif bagi karyawanMeningkatkan standar hidup masyarakatMemelihara lingkungan hidupMenaati peraturanTransfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakatMenyediakan kredit bagi pengembangan UKMc) Masyarakat MadaniMenjaga agar hak-hak masyarakat terlindungiMempengaruhi kebijakan publikSebagai sarana cheks and balances pemerintahMengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintaHMengembangkan SDMSarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Kota Banjar merupakan salah satu daerah byang telah berhasil dalam menerapkanGood Governance.Keberhasilan ini dibuktikan dengan angka IPM (Indeks Pengembangan Manusia) di Banjar yang mencapai angka tertinggi dibandingkan rata-rata IPM di Jawa Barat, hal ini membuktikan bahwa pemerintah kota Banjar telah sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik. Dengan segala perolehan yang dicapai Kota Banjar, daerah ini layak mendapatkan predikat Good Governance atas keberhasilannya dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut. Selain itu berbagai penghargaan yang diraih Kota Banjar juga membuktikan bahwa pemerintahnya telah kompeten dalam melaksanakan otonomi daerah.

Salah satu kota lain adalah Kota Manado, walaupun implementasi prinsip Good Governance di kota ini masih belum sepenuhnya diterapkan dengan baik namun dapat Kota Manado sudah menerapkan pendekatan Good Governancedalam pengelolaan organisasi. Penerapan Good Governance di Kota Manado diterapkan dalam implementasi kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Manado dengan indeks pelaksaaan yang tergolong cukup baik menurut Helly Kolondam (20014). Aspek yang kurang dalam implementasi Good Governance dalam penerapan kebijakan Dinas Tata Ruang Kota adalag efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya.