Jelaskan kebijakan politik yang diambil pemerintah pada awal kemerdekaan

1.Pembentukan KNIP. Dalam perkembangannya, kelompok pemuda yang dipimpin oleh Syahrir merasa tidak puas dengan sistem kabinet presidensial sehingga berusaha memengaruhi beberapa anggota KNIP lainnya untuk mengajukan petisi kepada Soekarno-Hatta. Isi petisi itu berupa tuntutan pemberian status MPR kepada KNIP. Karena petisi itu, KNIP mengadakan rapat pleno pada tanggal 16 Okterber 1945. Atas desakan sidang KNIP tersebut, wakil presiden Moh.Hatta mengeluarkan maklumat No.X tahun 1945 yang menetapkan bahwa KNIP sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif, ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari sehubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan kerja yang dipilih diantara mereka yang bertanggungjawab kepada KNIP. Badan pekerja KNIP akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Sutan Syahrir dengan wakilnya Amir Syarifudin. Selanjutnya, disetiap ibukota provinsi didirikan komite nasional daerah. Pada awalnya, KND bertugas sebagai pembantu kepala pemerintahan provinsi, yaitu Gubernur. Namun dengan adanya perubahan fungsi KNIP menjadi badan legislatif yang dipimpin oleh Kepala Daerah. Badan ini juga berfungsi sebagai badan eksekutif dengan jumlah anggota 5 orang.